ADA APA DENGAN TATA KELOLA INDONESIA?

Kebakaran Hutan Berulang, Mengapa Penanganannya Tak Pernah Jadi Skala Prioritas?

Ada apa dengan tata kelola dan manajemen bencana di Indonesia?

Pertanyaan itu semakin layak disampaikan ketika masyarakat kembali berhadapan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan yang berulang dari tahun ke tahun, khususnya di wilayah Sumatera Selatan.

Bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang luas, kebakaran bukanlah persoalan baru.

Setiap tahun masyarakat seperti kembali melihat cerita yang sama: titik api muncul, asap menyebar, petugas turun ke lapangan, pemadaman dilakukan dengan peralatan yang terbatas, sementara masyarakat menunggu sampai api benar-benar dapat dikendalikan.

Yang menjadi pertanyaan adalah: mengapa persoalan yang berulang setiap tahun tidak diperlakukan sebagai persoalan strategis dan skala prioritas nasional?

Indonesia bukan baru sekali menghadapi kebakaran hutan dan lahan.

Karakteristik wilayah seperti Sumatera Selatan yang memiliki kawasan gambut luas seharusnya membuat pemerintah mempunyai perencanaan jangka panjang yang jauh lebih serius, bukan sekadar sibuk ketika api sudah membesar.

Kita tentu menghargai kerja keras petugas pemadam, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, masyarakat dan berbagai pihak yang berada di garis depan ketika kebakaran terjadi.

Tetapi persoalannya bukan hanya siapa yang memadamkan api.

Persoalannya adalah mengapa sistem pencegahan dan teknologi penanganan kebakaran tidak terus diperkuat secara serius dari tahun ke tahun?

Di tengah perkembangan teknologi modern, masyarakat tentu bertanya mengapa penanganan kebakaran di kawasan yang sangat luas masih sering menghadapi keterbatasan peralatan.

Pemadaman di lapangan tidak mudah.

Petugas harus masuk ke lokasi yang sulit dijangkau, menghadapi panas, asap, medan gambut, sumber air yang terbatas dan luasnya wilayah yang terbakar.

Dalam kondisi seperti itu, penggunaan teknologi pemadaman udara, sistem pemantauan titik panas, drone, satelit, kendaraan pemadam khusus, pompa berkapasitas tinggi, jaringan sumber air dan teknologi deteksi dini seharusnya menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Bukan berarti semua persoalan harus diselesaikan dengan membeli pesawat water bombing.

Tetapi pemerintah perlu menjawab secara terbuka: apa sebenarnya strategi nasional untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang?

Jika setiap tahun persoalan yang sama muncul, bukankah sudah waktunya negara menghitung mana yang lebih efektif: terus mengeluarkan biaya tanggap darurat dan menyewa berbagai peralatan ketika kebakaran terjadi, atau membangun kemampuan nasional sendiri untuk menghadapi bencana tersebut?

Pertanyaan masyarakat juga semakin besar ketika pada saat yang sama pemerintah menjalankan berbagai program besar dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar.

Masyarakat berhak bertanya tentang prioritas.

Bukan berarti program pembangunan lain tidak penting.

Namun ketika suatu daerah menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berulang, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan hidup dan perlindungan kawasan gambut seharusnya menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran.

Jangan sampai negara terlihat kuat ketika membangun program besar, tetapi terlihat lemah ketika menghadapi persoalan lingkungan yang sudah berulang puluhan tahun.

Yang juga perlu diperbaiki adalah transparansi anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Publik berhak mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan, berapa untuk kesiapsiagaan, berapa untuk pemadaman, berapa untuk sewa helikopter atau pesawat, berapa untuk peralatan darat, dan berapa yang benar-benar sampai kepada kegiatan operasional di lapangan.

Transparansi bukan berarti menuduh siapa pun melakukan kesalahan.

Justru transparansi diperlukan agar tidak muncul kecurigaan di tengah masyarakat.

Ketika pemerintah menggunakan sistem sewa dalam pengadaan helikopter, pesawat atau peralatan lainnya, publik juga berhak mengetahui mekanismenya secara terbuka: siapa penyedianya, berapa nilai kontraknya, berapa lama masa sewanya, bagaimana proses pengadaannya, dan bagaimana hasil pekerjaannya dievaluasi.

Pertanyaan seperti ini bukan bentuk kebencian kepada pemerintah.

Ini adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap uang negara.

Sebab uang negara pada akhirnya berasal dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Yang dibutuhkan Indonesia bukan hanya pemadam kebakaran ketika api sudah membesar.

Indonesia membutuhkan manajemen risiko yang jauh lebih kuat.

Ketika suatu bencana sudah diketahui memiliki pola berulang setiap tahun, pemerintah seharusnya tidak lagi bekerja dengan pola "menunggu kebakaran kemudian bergerak".

Harus ada sistem permanen.

Harus ada peralatan permanen.

Harus ada sumber daya manusia yang terlatih.

Harus ada teknologi deteksi dini.

Harus ada pangkalan dan sumber air yang disiapkan sejak sebelum musim rawan kebakaran.

Dan harus ada anggaran yang jelas, terukur serta dapat diawasi publik.

Sumatera Selatan dan daerah lain yang memiliki kawasan gambut luas tidak boleh hanya menjadi wilayah yang diingat ketika asap sudah memenuhi udara.

Masyarakat yang tinggal di daerah rawan kebakaran juga berhak mendapatkan perlindungan negara yang sebanding dengan besarnya risiko yang mereka hadapi.

Karena itu, pertanyaan masyarakat sebenarnya sederhana: kalau kebakaran hutan dan lahan terus berulang, kapan pemerintah benar-benar menjadikannya prioritas?

Apakah kita akan terus menggunakan pola yang sama setiap tahun?

Api muncul.

Petugas turun.

Helikopter disewa.

Pemadaman dilakukan.

Anggaran kembali dikeluarkan.

Setelah api padam, perhatian publik kembali beralih.

Kemudian tahun berikutnya persoalan yang sama muncul kembali.

Kalau pola seperti ini terus dipertahankan, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya kebakarannya.

Tata kelola dan manajemen penanganannya juga harus dievaluasi.

Indonesia membutuhkan keberanian untuk berpikir jauh ke depan.

Bukan sekadar berapa biaya yang dibutuhkan untuk memadamkan api hari ini, tetapi berapa biaya yang harus disiapkan agar kebakaran yang sama tidak terus menjadi bencana tahunan.

Dan masyarakat berhak mendapatkan jawaban yang jelas.

Berapa sebenarnya anggaran negara untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan?

Ke mana saja anggaran itu digunakan?

Mengapa kemampuan pemadaman modern tidak dibangun secara permanen?

Dan sampai kapan masyarakat harus menghadapi kebakaran berulang dengan sistem penanganan yang terasa selalu darurat?

Ini bukan sekadar persoalan Sumatera Selatan.

Ini adalah pertanyaan tentang bagaimana sebuah negara mengelola risiko, menggunakan uang rakyat, memilih prioritas dan melindungi masyarakatnya.

Sebab negara yang serius menghadapi bencana bukan hanya negara yang mampu memadamkan api.

Negara yang serius adalah negara yang belajar dari kebakaran hari ini untuk memastikan kebakaran yang sama tidak terus menjadi cerita setiap tahun.