Sebuah temuan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, kini menjadi perhatian publik.

Dalam inspeksi mendadak pada 23 September 2026, Ombudsman RI menemukan sejumlah bangunan yang dari bentuk dan fasilitasnya terlihat berbeda dari gambaran umum hunian lapas. Di dalamnya terdapat ruang tamu, sofa, televisi, kulkas, kamar tidur hingga fasilitas lainnya.

Yang membuat persoalan ini semakin serius, Ombudsman menyebut ada seorang penghuni yang mengaku membayar untuk menempati hunian tersebut. Namun, nominal maupun mekanisme pembayarannya belum diungkap dan masih perlu didalami. Ombudsman juga menyebut adanya dugaan komersialisasi.

Di sisi lain, Ditjenpas Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda. Mereka menyatakan bangunan tersebut merupakan rumah dinas jabatan di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi, serta menyebut pemeriksaan internal masih berlangsung untuk memastikan peruntukannya.

Di sinilah pentingnya transparansi.

Jika benar merupakan rumah dinas, publik tentu perlu mengetahui siapa yang berhak menempatinya dan bagaimana aturan penggunaannya.

Namun jika benar ada warga binaan yang membayar untuk mendapatkan tempat tinggal dengan fasilitas berbeda, pertanyaan yang lebih besar muncul: apakah akses terhadap fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan bisa dipengaruhi oleh kemampuan finansial?

Lapas seharusnya bukan sekadar tempat menjalani hukuman, tetapi juga bagian dari sistem pembinaan yang menjunjung aturan, keadilan, dan perlakuan yang layak bagi setiap warga binaan.

Karena itu, persoalan ini sebaiknya tidak berhenti pada soal “mewah atau tidak mewah”.

Yang jauh lebih penting adalah siapa yang menempati, berdasarkan aturan apa, bagaimana fasilitas tersebut digunakan, dan apakah ada pembayaran yang terjadi.

Publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang. Bukan untuk menghakimi, tetapi agar kepercayaan terhadap sistem pemasyarakatan tetap terjaga.